Dugaan Terindikasi Nepotisme Perekrutan Panwascam Kabupaten Sumenep Disoal

51

 

FIPRESS, Sumenep – Perekrutan Pengawas Pemilu (Panwascam) Kabupaten Sumenep, Madura – Jawa Timur yang melaksanakan pelantikan pada Kamis (27/10) lalu menuai kontroversi dan kecaman dari beberapa aktivis.

Perekrutan hingga pelantikan Panwascam untuk periode 2024 nanti diduga terindikasi nepotisme, pasalnya panwascam yang dilantik tersebut sebagian diduga berasal dari keluarga Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, dan juga dari oknum pegawai P3K, serta oknum guru sertifikasi.

Bahkan oknum guru sertifikasi itu ditengarai dari dinas pendidikan (Disdik) dan kementerian agama (kemenag) Kabupaten Sumenep. Selain itu, ada dugaan oknum perangkat Desa yang menjabat sebagai sekretaris desa (sekdes) yang juga terjaring dalam pelantikan Panwascam Kabupaten Sumenep. (18/11)

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu kecamatan untuk pemilu serentak tahun 2024, berdasarkan keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 bagian V lampiran V huruf (e) bersedia bekerja penuh waktu, huruf (f) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, huruf (h) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.

Maka dasar pedoman tersebut diduga diabaikan oleh Pokja selama pendaftaran perekrutan panwascam, pasalnya pada huruf B angka 7 huruf (a) sampai huruf (g) tentang pemeriksaan kelengkapan administrasi yang diduga tidak memenuhi persyaratan.

Selanjutnya pada lampiran 1 pengumuman pendaftaran, huruf (a) angka 11 Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, kemudian lampiran IV surat izin atasan langsung dan lampiran V surat pernyataan pada huruf (h), serta lampiran VI tanda terima pada bagian angka 7 dan angka 8 surat pernyataan pada poin 6.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu kecamatan, perekrutan panwascam kali ini ditengarai sarat dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum dari pihak-pihak terkait seperti ketua Bawaslu provinsi Jawa Timur, ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, dan kelompok kerja (Pokja) Kabupaten Sumenep.

Dugaan perekrutan panwascam Kabupaten Sumenep terindikasi nepotisme itu juga disampaikan oleh Andre Yulianto, berjumlah sekitar sepuluh (10) orang, yakni masih keluarga dari ketua Bawaslu provinsi Jawa Timur dan mantan komisioner PPK yang disebut memiliki catatan merah, serta oknum penerima sertifikasi guru.

 

“Dari sekian daftar nama yang dikantongi diduga ada indikasi nepotisme selain paman dari anggota Bawaslu Sumenep yang juga merupakan sepupu dari ketua Bawaslu Sumenep yang lolos menjadi panwascam kecamatan kota,” imbuhnya.

Dikutip dari Antara Sultra, Menurut Hamiruddin Udu, guru sertfikasi telah menerima tunjangan dari sekolah tempat mereka mengajar, sementara di sisi lain mereka juga menerima honor sebagai petugas Panwascam, sehingga hal tersebut berpotensi masuk dalam ranah korupsi, apalagi sama-sama bersumber dari anggaran negara.

 

“Saya hanya khawatir saja kalau misalnya mereka kemudian mau rangkap lagi, jangan sampai tunjangan sertfikasinya bagian dari korupsi,” ujar Hamiruddin Udu.

Menurut Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep Chaironi Hidayat, dirinya mengatakan tidak akan mencairkan sertifikasinya.

 

“Hingga saat ini tidak ada izin, dan memang tidak disyaratkan untuk ijin. Namun jika yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugas minimal 24 jam seminggu, sertifikasinya tidak kita cairkan”, pungkasnya.

Di tempat terpisah, Darul selaku dewan dari Masalembu saat dikonfirmasi mengatakan untuk konfirmasi langsung pada yang bersangkutan. (rudi h).

Leave A Reply

Your email address will not be published.