Gagal Diukur, Diduga BPN Adu Domba PWPS VS Kodim Sumenep

400

foto : foto copy surat dari BPN Sumenep

FIPRESS, Sumenep – Benar saja kekhawatiran yang disebabkan karena surat pemberitahuan dari Pihak Kantor Pertanahan Sumenep, Madura Jawa Timur kini terbukti, hal itu diduga karena dalam surat pemberitahuan tersebut, ada tembusan kepada Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo (PWPS).

Tembusan dalam surat pemberitahuan dari  Kantor Pertanahan kepada PWPS tersebut, menimbulkan pertanyaan sejak awal diterima oleh pihak Kodim/0827 Sumenep.

Pertanyaan yang timbul dari surat pemberitahuan tersebut, mengakibatkan penundaan pengukuran yang awalnya diberitahukan melalui surat dari BPN kepada Makodim melalui Dandim Czy Donny Pramudya Mahardika, S.E, bahwasanya akan dilakukan pengukuran peta bidang pada Selasa (13/9).

Herman Wahyudi, S.H, dari LBH Forpkot menduga ada semacam narasi, “Oknum Kepala Kantor Pertanahan Sumenep menjadi sutradara adu domba antara Dandim dengan Ketua Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo.”tandas Herman.

“Saya menilai dalam pendaftaran dari pihak Kodim yang secara online, menjadi pembanding dengan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak PWPS, yang diduga melalui dapur, lalu SOP seperti apa yang diterapkan oleh pihak oknum Kantor Pertanahan.” Lanjut Herman.

“UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pada bagian kelima Pasal 49 angka 3. Pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan keputusan wajib diumumkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.”

Saat Kepala Kantor Pertanahan Agus Purwanto, A,Ptnh. S.H (Kakantah) dikonfirmasi melalui chat WhatsApp, mengenai tembusan yang ditujukan kepada pihak PWPS, Agus tidak memberikan tanggapan apapun, hanya terlihat chat centang dua biru, dengan arti lain, chat tersebut hanya dibaca.

Surat penundaan pengukuran peta bidang itu diterima oleh Pihak Makodim, pada Senin (12/9/2022), pukul 17:00 WIB, tepatnya sehari sebelum pelaksanaan pengukuran seperti yang dijadwalkan oleh pihak Kantor Pertanahan.

Hal tersebut diduga bahwa Oknum pihak Kantor Pertanahan Sumenep ada upaya membatalkan pengukuran peta bidang tanah Makodim dengan status keberatan karena surat yang dilayangkan oleh PWPS kepada Kantor Pertanahan, dinilai dengan tembusan yang terkesan dipaksakan kepada pihak PWPS. Padahal tanah tersebut disebutkan sebagai Tanah Negara.

Awalnya, banyak pihak yang akan mewakili hampir setiap kecamatan, bahkan dari daerah lain, yang akan mengawal pengukuran peta bidang tanah Makodim yang akan dilaksanakan pada Selasa (13/9/2022-red) tersebut, akhirnya ditunda oleh Pihak Kantor Pertanahan Sumenep dengan dalih, ada pihak yang keberatan, melalui surat Nomor: UK.01.02/1240/IX/2022.

Surat dari Kantor Pertanahan tersebut, didasari oleh surat keberatan dari pihak PWPS melalui surat Nomor: 31/WPS-SMP/IX/2022, pada tanggal (8/9/2022). (rudi h).

Leave A Reply

Your email address will not be published.