Oknum Dinkes Sumenep Abaikan Permenkes,Ijin Operasional Puskesmas Habis

142

 

foto : dok forum

FIPRESS, Sumenep – Setelah kabar terkait dugaan habisnya masa berlaku Izin Operasional Puskesmas Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, kabar terkini dari Puskesmas lain yang juga masa berlaku Izin Operasional sudah habis.

Diberitakan sebelumnya bahwa masa Izin Operasional Puskesmas Sapeken habis, hal itu disampaikan oleh Kepala Puskemas (Kapus) Suharto, bahwa pihaknya baru akan melakukan perpanjangan Izin Operasional Puskesmas tersebut Selasa (13/9).

Bahkan saat dikonfirmasi via WhatsApp, Suharto mengatakan bahwa pihak perizinan baru akan melakukan peta bidang, yang artinya diduga adanya kelalaian dari beberapa pihak terkait, khususnya Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Agus Mulyono, melalui Kepala Bidang Layanan Kesehatan (Yankes) dr. As’ad Zainudin .

“Ada cuma, masa berlaku habis. Info dari perijinan akan datang ke Sapeken untuk membuat peta bidang.”ungkap Suharto.

Saat awak media mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kabid Yankes dr. As’ad, dirinya mengatakan hal senada dengan pernyataan Suharto, bahwa Izin Operasional Puskesmas Sapeken Masih dalam proses perpanjangan Izin Operasional. Hal itu juga disampaikan via chat WhatsApp pada Selasa lalu, (6/9).

“Masih dalam proses perpanjangan izin operasional mas dengan sistem yang baru,” tukas dr. As’ad.

Disinggung tentang sistem baru yang disampaikan oleh dr. As’ad,, bahwa DPMPTSP sudah ada sejak sebelum masa periode darurat kesehatan, bagaimana Izin Operasional tersebut belum juga diajukan, namun dr. As’ad tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Setelah sebelumnya dikonfirmasi secara langsung di ruang Yankes, dr. As’ad hanya menyampaikan secara normatif, namun belum dijelaskan secara mekanisme dan standar regulasi dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Saat awak media mengkonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan, Agus Mulyono via WhatsApp pada Kamis lalu, namun tidak ada tanggapan hingga berita ini naik.

Bahkan dugaan lalai yang dilakukan oleh oknum dari pihak Dinkes tersebut semakin melebar, pasalnya tidak hanya ada satu Puskesmas, melainkan ada lebih dari dua Puskesmas yang juga diduga masa berlaku Izin Operasional sudah berakhir.

Sedangkan cakupan dari legalitas Izin Operasional akan berdampak pada hal terkait lainnya, misalnya Surat Izin Praktek (SIP) yang juga akan menjadi kendala karena lalainya pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Permasalahan dari kelalaian pihak-pihak terkait, tentu akan memberikan dampak terhadap hal lainnya yang saling ada keterkaitan, karena dinilai mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan, bahkan menimbulkan kegiatan diduga ilegal pada Puskesmas yang tak perpanjang Izin Operasional. (rudi h).

Leave A Reply

Your email address will not be published.